Yogyakarta Menjadi Ibukota Republik Indonesia

Gedung Agung (Sumber gambar : arsip.tembi.net)

Sebulan setelah merdeka pada 17 Agustus 1945 rupanya belum menjadikan posisi Republik Indonesia sebagai negara baru, aman. Pasukan sekutu yang memenangi Perang Dunia II datang ke Indonesia bertujuan untuk melucuti tentara Jepang, ternyata datang diboncengi oleh pasukan Belanda (NICA, Netherlands Indies Civil Administration) yang ingin mengambil alih kekuasaan Republik Indonesia.

Selang beberapa bulan kemudian. Pasukan Belanda mulai menangkapi pejuang-pejuang Indonesia. Terjadi bentrok di beberapa titik di Ibukota Jakarta. Serta beberapa kali upaya untuk menculik dan membunuh Presiden Soekarno dan beberapa pejabat tinggi lainnya. Hal itulah yang membuat Sri Sultan Hamengku Buwono IX pada 2 Januari 1946 mengirim surat kepada Pemerintah, mempersilakan andaikan Ibukota Negara Indonesia bersedia dipindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Tawaran ini disambut baik oleh Soekarno, dan kawan-kawan dan segera disiapkan keesokan harinya untuk proses pemindahannya.

Keesokan harinya, diadakan rapat kabinet tertutup untuk memindahkan ibukota Negara. Menjelang tengah malam dipilihlah kereta api untuk mengangkut Soekarno dan kawan-kawan memindahkan Ibukota Negara ke Yogyakarta. Kereta api dipilih sebab jalur kereta merupakan mode transportasi paling aman pada saat itu.

Kereta uap yang membawa Soekarno, dkk. (Sumber gambar : detik.com)

Sebuah lokomotif uap, lampunya dimatikan, berhenti di belakang rumah Soekarno di Jl. Pegangsaan Timur 56 (kini dekat dengan stasiun Cikini). Cara tersebut dilakukan, agar pasukan sekutu dan NICA tidak curiga, dan menyangka lokomotif tersebut hanyalah kereta api biasa yang sedang langsir dan akan menuju stasiun Manggarai.

Dengan diam-diam, Soekarno dan kawan-kawan memasuki kereta, berharap pasukan Sekutu dan NICA tidak megetahui. Berhasil. Keesokan harinya, 4 Januari 1946 kereta api yang membawa Soekarno dan kawan-kawan sudah sampai di Stasiun Tugu Yogyakarta.

Sumber gambar : jasmerahsoekarno.blogspot.com

Tiba di Stasiun Tugu, rombongan dijemput oleh Sri Sultan, Sri Pakualaman dan Jendral Soedirman  serta beberapa pejabat lainnya yag sudah sampai lebih dahulu di Yogyakarta. Mereka diarak melewati jalan Malioboro menuju Gedung Agung.

Baca juga : Presiden pribumi pertama Bolivia

Di gedung Agung kegiatan roda pemerintahan harus segera dijalankan. Keraton Yogyakarta membiayai dan memfasilitasi semua kebutuhan operasional pemerintahan Republik Indonesia, termasuk menanggung semua kebutuhan operasional pejabat-pejabatnya. Hal tersebut disebabkan pada saat itu kas Negara Indonesia yang masih belia mengalami defisit, bahkan kosong.  Sedikitnya 6 juta Gulden biaya yang harus dikeluarkan dari kas Keraton untuk membiayai jalannya Pemerintahan Negara Indonesia. Jumlah yang tidak sedikit pada waktu itu.

Sumber : disarikan dari berbagai sumber.